PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

ASAL USUL NAMA INDONESIA Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama. Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan"). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "orang Jawa" oleh orang Arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekali pun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatera), Sholibis (Pulau Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut kulluh Jawi ("semuanya Jawa"). Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang

KURIKULUM 2013 A. Pengertrian Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk   menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang telah berlaku selama     kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaanya di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan , aspek keterampilan , dan aspek sikap dan perilaku . Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dsb, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika. Materi pelajaran tersebut (terutama Matematika) disesuaikan deng

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)/ (DOKURITSU JUNBI INKAI) Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 07 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI karena dianggap terlalu cepat menggagas proklamasi kemerdekaan. Setelah itu jepang kembali membentuk suatu badan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Badan ini merupakan badan yang dibentuk sebelum MPR dibentuk dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut : Ir.Soekarno (Ketua) Drs.Moh. Hatta (Wakil Ketua) Prof.Mr. Dr. Soepomo (Anggota) KRT. Radjiman Wedyodiningrat (Anggota) R. P. Soeroso (Anggota) Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota) Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota) Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari suatu badan yang bertugas untuk mempersiapkan segala macam hal untuk menyongsong kemerdekaan itu sendiri. Badan atau organisasi ini dikenal dengan sebutan BPUPKI ( Dokuritsu Junbi Chōsakai) . Organisasi ini dibentuk oleh Jepang sebagai realisasi janji dari pemerintahan jepang kepada rakyat Indonesia.BPUPKI dibentuk Pada tanggal 28 April 1945 dan diumumkan oleh jepang pada tanggal 01 maret 1945. Pengangkatan anggota BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang berasala dari Bangsa Indonesia dan ditambah 7 orang yang berasal dari perwakilan Jepang.Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat

Pandangan hidup diperlukan oleh setiap individu untuk menjalankan proses kehidupannya agar tujuan yang ada dalam diri masing-masing individu dapat tercapai. Pandangan hidup berfungsi sebagai arahan, pedoman, dan batasan dalam bertindak.Jika individu tidak memiliki pandangan hidup yang jelas, maka dapat dipastikan kehidupannya tidak teratur atau berantakan.  pandangan hidup tidak hanya berlaku untuk individu saja, melainkan juga berlaku bagi semua bangsa yang ada di dunia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang akan dihadapinya dan menentukan kearah mana serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki  pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan didalam masyarakatnya sendiri, maupun persoalan-persoalan besar